Integrasi Nilai Ekoteologis Dalam Kebijakan Pembangunan Nasional

Penulis : Ahmad Fauzan Pratama (Kader IMM Kota Makassar)

Makassar – Krisis lingkungan global menuntut keterlibatan seluruh sektor, termasuk agama dan pendidikan, dalam menumbuhkan kesadaran ekologis berkelanjutan. Perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan degradasi ekosistem menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi gagal menjaga keseimbangan alam. Dalam situasi ini, agama memiliki peran strategis membentuk nilai spiritual yang mendorong tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Pendekatan tersebut dikenal sebagai ekoteologi, yang menekankan harmoni hubungan manusia, Tuhan, dan alam semesta.

Di Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat religius, konsep ekoteologi berpotensi besar diintegrasikan dalam sistem pendidikan keagamaan. Pendidikan agama tidak hanya membina iman dan moral, tetapi juga menjadi instrumen strategis membentuk perilaku sosial yang berwawasan lingkungan. Integrasi nilai ekologis dalam kurikulum dapat melahirkan generasi yang memiliki kesadaran keberlanjutan sejak dini. Langkah ini sejalan dengan upaya global untuk menghubungkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pendidikan.

Pendidikan Islam menghadapi tantangan besar di era global yang ditandai perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat. Berbagai kajian tentang hubungan agama, pendidikan, dan lingkungan telah dilakukan, namun sebagian masih bersifat normatif. Belum banyak penelitian yang menelaah dimensi kebijakan hukum dalam mengintegrasikan nilai ekoteologi ke dalam pendidikan keagamaan. Karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang mampu menjembatani nilai teologis dengan instrumen hukum pembangunan berkelanjutan.

Kesenjangan Kebijakan dan Dampak Industrialisasi

Kesenjangan antara kebijakan hukum dan kebutuhan pendidikan berbasis ekoteologi masih terlihat nyata. Regulasi pendidikan keagamaan telah mengatur visi moderasi beragama dan pembentukan karakter, tetapi belum sistematis mengarahkan pada kesadaran ekologis. Akibatnya, peran lembaga pendidikan keagamaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pedoman kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai keimanan dengan tanggung jawab lingkungan.

Pembangunan berbasis industrialisasi selama ini dipandang sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan modernisasi masyarakat. Industrialisasi mendorong peningkatan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur nasional. Namun ekspansi industri dan transportasi juga berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dan pencemaran lingkungan. Situasi ini menciptakan dilema antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Intensifikasi industrialisasi turut mempercepat degradasi lingkungan di berbagai wilayah. Aktivitas industri, pertambangan, dan urbanisasi menyebabkan pencemaran air, polusi udara, serta kerusakan tanah dan ekosistem. Deforestasi akibat kebutuhan lahan industri mengurangi fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan penjaga keanekaragaman hayati. Dampaknya meluas pada meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor serta melemahnya ketahanan lingkungan.

Peran Mahasiswa dan Kebijakan Berbasis Ekoteologi

Integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan pembangunan nasional menjadi langkah krusial untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan dan moral sosial. Organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil berperan penting mendorong kebijakan yang berkeadilan ekologis. Sinergi antara nilai spiritual, ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memandang ekoteologi sebagai pengejawantahan iman dalam tindakan pelestarian lingkungan. Gerakan ini menekankan bahwa merusak alam sama dengan merusak ciptaan Tuhan dan berdampak pada krisis kemanusiaan. IMM mendorong reinterpretasi nilai teologis agar mencakup tanggung jawab ekologis dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan publik, IMM mendorong pemerintah menerapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Advokasi dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak merusak ekosistem dan tetap menjaga keseimbangan alam. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, menjadi bagian dari solusi berkelanjutan. Upaya ini juga menegaskan pentingnya keadilan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional.

Gerakan ekologi mahasiswa diwujudkan melalui aksi nyata seperti penghijauan, konservasi, dan kampanye ramah lingkungan. Kolaborasi dengan berbagai pihak memperkuat advokasi perlindungan hutan dan sumber daya alam. Pendidikan lingkungan bagi kader menjadi bagian penting dalam membentuk kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Melalui langkah ini, mahasiswa diharapkan menjadi pelopor perubahan menuju masyarakat yang peduli lingkungan.

Menuju Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Secara keseluruhan, integrasi ekoteologi dalam pembangunan nasional bertujuan mengubah paradigma dari eksploitasi menuju pelestarian. Kebijakan pembangunan perlu didasarkan pada pengetahuan ilmiah yang dipadukan dengan komitmen keimanan. Peran generasi muda menjadi kunci dalam mewujudkan peradaban yang berakhlak ekologis dan berkelanjutan. Dengan sinergi nilai spiritual dan kebijakan publik, pembangunan yang adil bagi manusia dan alam dapat terwujud.