.jpeg)
 |
| Penulis : Surya Iksan Saputra (Kader IMM Kota Makassar) |
Makassar – Krisis ekologi mencerminkan perubahan relasi manusia dan alam dari harmonis menjadi eksploitatif. Alam direduksi sebagai komoditas ekonomi, bukan sistem kehidupan yang memiliki nilai intrinsik. Paradigma pembangunan antroposentris mendorong eksploitasi sumber daya tanpa batas dan mengabaikan keseimbangan ekosistem. Kondisi ini memperlihatkan kegagalan etika publik dalam menjaga keberlanjutan sebagai tanggung jawab bersama.
Eksploitasi lingkungan tidak terjadi secara alamiah, melainkan dilegitimasi melalui kebijakan publik yang lemah secara etis. Pemberian izin tambang tanpa kajian komprehensif, perubahan tata ruang demi investasi, serta penegakan hukum yang inkonsisten memperparah kerusakan lingkungan. Negara, dalam konteks ini, turut berperan dalam memperkuat krisis ekologis secara struktural. Situasi tersebut menegaskan bahwa kegagalan etika publik telah menjadi akar persoalan lingkungan.
Etika publik mensyaratkan tiga prinsip utama: tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak luas bagi masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh. Beban kerusakan tidak boleh ditanggung kelompok rentan, sementara generasi mendatang berhak atas lingkungan yang layak. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, krisis ekologis berubah menjadi konsekuensi sistemik yang sulit dipulihkan.
Salah satu penyebab utama kegagalan etika publik adalah orientasi kepemimpinan jangka pendek. Banyak kebijakan dirancang untuk memenuhi target politik lima tahunan, bukan menjawab tantangan ekologis lintas generasi. Kebijakan populis lebih diutamakan dibandingkan langkah strategis yang berorientasi keberlanjutan. Akibatnya, agenda lingkungan sering terpinggirkan dalam prioritas pembangunan nasional.
Kepemimpinan yang kompromistis terhadap tekanan ekonomi dan kepentingan modal memperparah situasi. Pertumbuhan ekonomi dijadikan legitimasi utama meskipun harus mengorbankan daya dukung lingkungan. Padahal, pembangunan tanpa keberlanjutan justru berpotensi memicu krisis ekonomi baru akibat rusaknya sumber daya alam. Karena itu, kepemimpinan berbasis keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan masa depan yang adil dan lestari.